TIMES PEKALONGAN, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) terbaru mengeluarkan pernyataan tertulis yang mendesak pemerintah untuk memperkuat sektor industri baja nasional.

HMI yang di kenal interaktif merespon isu sosial itu menilai bahwa peran industri baja nasional memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. 

Sekretaris Jenderal PB HMI, Muh Jusrianto, menyatakan bahwa Indonesia tengah mengalami gejala deindustrialisasi prematur.

Menurutnya, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2002 mengalami penurunan sekitar 32 persen dan 18,98 persen di tahun 2024.

"Terlihat tampak jelas lemahnya produksi baja dalam negeri," ujarnya, Selasa (10/06/2025).

PB HMI mendasari hasil kajiannya dari Kemenperin, yang mencatat kapasitas produksi baja nasional terbaru sekitar 17 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 21 juta ton pada tahun 2025.

Lebih lanjut, menurut Jusrianto kesenjangan antara produksi dan kebutuhan tengah menciptakan ketergantungan tinggi pada produk impor. 

"Apalagi dengan penerapan kebijakan tarif tinggi untuk impor baja di Amerika Serikat, produsen baja dari China mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia. Arus impor ini menyebabkan industri baja nasional belum sepenuhnya mandiri dan tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan global," imbuhnya.

Menghadapi tekanan tersebut, Jusrianto menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan selain memperkuat ketahanan industri melalui pendekatan sistemik. 

Ia menyerukan penyusunan sebuah "peta jalan industri baja nasional" yang mengintegrasikan kebijakan perdagangan, energi, investasi, dan teknologi.

"Kita berharap sebelum satu tahun masa jabatan presiden Prabowo Subianto, ada atensi khusus dari pemerintah dengan adanya proteksi dini terhadap industri baja. Tujuannya agar produksi baja nasional ke depannya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor untuk memasok kebutuhan global," tuturnya.

Jusrianto mengusulkan serangkaian kebijakan konkret, seperti pemberlakuan safeguard dan antidumping untuk melindungi pasar domestik, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pelaku industri dalam negeri, serta pembangunan ekosistem industri hulu-hilir yang terintegrasi.

Sebagai pilar utama, PB HMI mendorong dukungan penuh bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dipimpin Akbar Djohan sebagai Direktur Utama. Menurut Jusrianto, BUMN ini perlu mendapatkan intervensi pemerintah melalui suntikan modal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Danareksa.

"Tidak kalah penting, sinergi antara BUMN strategis seperti Krakatau Steel dengan swasta nasional harus terus ditingkatkan. Perlu juga dilakukan improvement yang berkesinambungan di dalam tubuh Krakatau Steel agar tidak merugi lagi puluhan triliun seperti yang pernah terjadi," tegasnya.

PB HMI mengharapkan pemerintah untuk bertindak sebagai fasilitator, pelindung, dan pendorong kemajuan industri baja.

"Kami juga berharap agar Krakatau Steel mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing industri baja sebagai bagian integral dari agenda reindustrialisasi nasional," pungkasnya. (*)